Friday, May 29, 2009

Kapitalisme, Privatisasi, dan Komersialisme Pendidikan

Kapitalisme, sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu dan berorientasi pada laba atau keuntungan, bukanlah hal yang baru di dunia, termasuk di Indonesia. Bola liar kapitalisme semakin lama semakin kuat menebarkan pengaruhnya di Indonesia. Salah satu bentuk dari kapitalisme adalah terjadinya privatisasi pendidikan. Privatisasi pendidikan merupakan ‘penjajahan modern’ di Indonesia karena dapat melunturkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa menghilangkan kapitalisme dari tanah Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privatisasi adalah cara atau proses untuk membuat milik negara menjadi milik perseorangan (swastanisasi). Privatisasi atau swastanisasi ini bisa dilakukan oleh perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta asing, dengan cara penjualan langsung maupun melalui saham lewat bursa efek.

Dalam bab VII pasal 12 undang-undang nomor 27 tentang penanaman modal, tertulis: Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai kebudayaan nasional Indonesia yang harus dimajukan oleh pemerintah. Kebudayaan tidak termasuk dari bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, baik swasta nasional maupun asing. Hal ini cukup menjelaskan bahwa tidak dibenarkan privatisasi pendidikan!

Dengan adanya privatisasi dalam bidang pendidikan, akan terjadi komersialisme pendidikan. Privatisasi pendidikan membuat pemilik modal (baca: kapitalis), yang berorientasi pada laba, mengusahakan agar bidang usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, para kapitalis berlomba-lomba meningkatkan harga agar bidang usaha yang mereka miliki terkesan berkualitas, meskipun pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Kaum kapitalis yang memprivatisasikan pendidikan itu berusaha membuat orang tertarik pada ‘barang’ yang mereka jual dan ketika mereka sudah berhasil menarik hati masyarakat, mereka bermain-main dengan harga dan dana. Seperti politik pada umumnya, kepentingan yang berkuasa. Mereka bebas menentukan harga dan pengaturan lain bagi bidang usaha yang mereka miliki, selama mereka masih mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Salah satu bentuk privatisasi pendidikan dapat kita lihat dari badan hukum pendidikan atau BHP. BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. BHP dibagi menjadi BHP Pemerintah (BHPP), BHP Pemerintah Daerah (BHPPD), dan BHP Masyarakat (BHPM). BHP memiliki otonomi terhadap pendidikan yang dibawahinya. Bahkan BHP bisa dikatakan sebagai nama lain dari kapitalis. Pensahan BHP menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Standar suatu mata kuliah yang diajarkan didasarkan pada tingkat permintaan dan keinginan para pemodal. Jika para pemodal itu bangsa Indonesia, mungkin masih ada relevansi antara mata kuliah dengan permasalahan bangsa ini. Namun bila pemodal itu bangsa asing, para lulusan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa lain, bukan bangsa Indonesia. Bukankah hal ini menjadi salah satu faktor pelunturan rasa nasionalisme bangsa Indonesia?

Beberapa perguruan tinggi tua di Indonesia terkena dampak kapitalisme dalam pendidikan, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Keempat perguruan tinggi tersebut menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau PTBHMN. PTBHMN memiliki ciri kapitalis, yaitu pengumpulan dan pengelolaan dana yang dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. Sehingga kita akan melihat perguruan tinggi akan menyerupai sebuah perusahaan yang mengurusi bisnis pendidikan.

Privatisasi pendidikan yang sering disebut sebagai otonomisasi kampus berdampak pada dua hal yaitu pendidikan tinggi bukan lagi milik publik melainkan menjadi milik segelintir orang pada kelas sosial tertentu saja dan pendidikan akan selalu dinilai secara ekonomis dengan logika untung rugi. Selain itu, ada juga dampak negatif lainnya, misalnya pemerintah yang tidak dapat ‘mengurus’ pendidikan lagi mengakibatkan aset-aset peguruan tinggi dijadikan ajang bisnis untuk mencari uang. Contohnya IPB yang mendirikan Bogor Botani Square dan pom bensin di wilayah kampus. Sebenarnya menjadikan kampus sebagai pusat bisnis sudah melanggar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun mengkonversi aset untuk menutupi kekurangan dana pendidikan dianggap sah-sah saja. Bila institusi pendidikan tidak punya aset, biaya pendidikanlah yang akan dinaikkan. Perguruan tinggi akan menjadi ‘mainan’ dari invisible hand yang dapat membuat perguruan tinggi tersebut berutang budi dan, secara tidak langsung, menjadi budak dari invisible hand tersebut.

Pendidikan yang sudah berorientasi pada sektor bisnis merupakan pelanggaran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan terciptanya sektor bisnis dalam dunia pendidikan, lambat laun pendidikan tinggi tidak lagi independen. Pendidikan diarahkan oleh para kaum kapitalis, sesuai dengan keinginannya. Bila kapitalis mudah memasuki pendidikan di Indonesia, Indonesia harus bersiap-siap memiliki agen-agen kapitalisme yang baru.

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, merupakan hal yang mulia. Seharusnya semua orang dapat merasakan pendidikan setinggi-tingginya dan tidak menjadikan biaya yang mahal sebagai masalah. Generasi penerus bangsa dengan tegas harus menolak kapitalisme dalam bentuk apapun, termasuk privatisasi pendidikan yang menjadi penjajahan modern dan melunturkan nasionalisme bangsa Indonesia.

Correct if I'm wrong, please! ~M

No comments:

Post a Comment

Share what you think and correct if I'm wrong, please. :)